SITUBONDO - Forum Komunikasi Masyarakat Besuki (FKMB) Raya mengungkap adanya dugaan penerima insentif guru ngaji dan guru Minggu fiktif dalam anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo. 

Dugaan ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPRD Situbondo dan Dinas Pendidikan Situbondo, Rabu (26/02/2025). 

Ketua FKMB Raya, Sutomo, menyatakan bahwa dari anggaran senilai Rp 9 miliar yang dialokasikan untuk insentif para guru ngaji dan guru Minggu di 136 desa dan kelurahan, terdapat sekitar Rp 3 miliar lebih yang diduga diberikan kepada penerima yang tidak sesuai. 

"Menurut kami, data ini aneh dan angka nominalnya sangat dasyat," ujar Sutomo usai rapat di DPRD Situbondo. 

Sutomo memaparkan temuannya, di antaranya terdapat tempat ibadah seperti musala, masjid, dan gereja yang angkanya tidak sesuai dengan kondisi riil. 

"Misalnya ada musala, tapi tidak ada santrinya dan disebut sebagai penerima bantuan insentif guru ngaji itu," ungkapnya. 

Lebih jauh, Sutomo menyebut di Kecamatan Jatibanteng saja ditemukan 44 penerima tidak sesuai, Kecamatan Banyuglugur 35 penerima, dan Besuki 195 penerima. Jika ditotal di tiga kecamatan tersebut mencapai 274 orang, ditambah 31 guru ngaji fiktif. 

Sutomo memperkirakan jumlah penerima fiktif mencapai 1.700 orang jika dibulatkan dari setiap kecamatan yang ada di Situbondo. 

"Maka 1.700 dikalikan sebesar Rp 2 juta, kami temukan angka sebesar Rp 3.4 miliar," katanya. 

Ia juga menegaskan pentingnya verifikasi lapangan oleh pemerintah untuk mencegah kerugian anggaran yang lebih besar. 

Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Situbondo, M Faisol, meminta Dinas Pendidikan segera mengambil langkah konkret atas masalah ini. 

"Munculnya pengaduan itu berasal dari wilayah barat, saya kira itu data dari langit. Tidak ada musalah, terdata ada musalah. Tidak ada santrinya, terdaftar guru ngaji," ujarnya. 

Terpisah, menanggapi temuan tersebut, Plt Kepala Dinas Pendidikan, Ratna Koba Susanti, menyatakan akan segera menjalankan rekomendasi DPRD. 

"Kalau kami yang dijalankan sesuai dengan data yang diverifikasi tim desa itu," ujarnya. 

Ratna menambahkan bahwa pihaknya akan memanggil seluruh tim verifikator di 136 desa untuk memastikan data yang akurat.[]