SITUBONDO – Pemerintah Kabupaten Situbondo menegaskan komitmen kuat dalam menjamin layanan kesehatan bagi seluruh warganya melalui program Universal Health Coverage (UHC). 

Hal ini diwujudkan dengan penandatanganan Adendum Perjanjian Kerja Sama antara Pemkab Situbondo dan BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi pada Jumat, 1 Agustus 2025.

Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo atau akrab disapa Mas Rio, menegaskan bahwa kesehatan merupakan salah satu prioritas utamanya dalam pembangunan manusia. 

Ia bahkan menyatakan siap menggelontorkan anggaran besar demi menjamin layanan kesehatan yang prima.

“Saya sudah instruksikan tenaga kesehatan di seluruh Puskesmas dan rumah sakit untuk never say no. Jangan pernah menolak masyarakat yang datang untuk berobat. Saya juga ingin BPJS Kesehatan punya semangat yang sama,” ujar Mas Rio.

Untuk tahun 2025, Pemkab Situbondo telah mengalokasikan Rp60 miliar demi pemenuhan cakupan kesehatan semesta. 

Tak berhenti di situ, Mas Rio juga membuka kemungkinan peningkatan anggaran pada tahun 2026 jika dibutuhkan.

“Kalau perlu Rp100 miliar, kami siapkan. Karena kesehatan itu bagian dari mandatory spending, dan menjadi fondasi penting indeks pembangunan manusia. Kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur adalah prioritas mutlak,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi di Situbondo, Titus Sri Hardianto, mengapresiasi langkah konkret Pemkab Situbondo dalam memperpanjang kerja sama UHC.

“Terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemkab Situbondo yang telah mempercayakan jaminan kesehatan warganya kepada BPJS. Ini bukti bahwa daerah ini sangat mendukung program nasional JKN sesuai amanat undang-undang,” kata Titus.

Ia juga menyampaikan bahwa hingga akhir Juli 2025, cakupan kepesertaan JKN di Situbondo telah mencapai 97,19 persen. 

Titus optimis angka ini akan segera menyentuh batas UHC sebesar 98 persen pada bulan September.

Namun, tantangan masih ada pada aspek keaktifan peserta, yang saat ini tercatat 73,74 persen, masih sedikit di bawah syarat minimal 80 persen. Meski begitu, pihaknya yakin angka ini akan segera meningkat.

Titus juga mengungkap adanya potensi tambahan dari kuota PBI APBN yang disediakan Kementerian Sosial untuk Situbondo.

“Kuota dari Kemensos belum seluruhnya terisi. Masih ada sekitar 7.000 jiwa yang bisa dioptimalkan untuk dicover negara. Jika ini dimaksimalkan, kita bisa tembus bukan hanya 98 persen, tapi bahkan 99 hingga 100 persen,” ujarnya.

Lebih lanjut, Titus menjelaskan bahwa adendum kerja sama ini menjadi langkah krusial. 

Semula, anggaran yang tersedia hanya cukup untuk sembilan bulan. Namun, berkat dukungan luar biasa dari Bupati dan DPRD, perjanjian diperpanjang hingga akhir tahun.

“Komitmen anggaran ini memastikan tidak ada warga Situbondo yang kehilangan akses terhadap jaminan kesehatan hingga Desember 2025,” pungkas Titus.[]