JAKARTA – Komisi XI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dalam APBN 2026 sebesar Rp2,59 triliun.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyampaikan, anggaran tersebut terbagi dalam dua program utama, yaitu perencanaan pembangunan nasional senilai Rp1,06 triliun dan dukungan manajemen Rp1,52 triliun.

Rinciannya, alokasi dukungan manajemen digunakan antara lain untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja Rp619,41 miliar, sewa gedung Rp330 miliar, operasional pegawai Rp36 miliar, serta dukungan pelayanan Rp542,29 miliar.

Sementara itu, program perencanaan pembangunan nasional dibiayai dari rupiah murni Rp801,58 miliar, pinjaman luar negeri Rp86,42 miliar, dan hibah luar negeri Rp181,27 miliar. 

Dana ini diprioritaskan untuk mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045, percepatan pertumbuhan ekonomi, sinkronisasi program pengentasan kemiskinan, hingga pengendalian melalui Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN).

Selain itu, Bappenas juga menangani pelaksanaan Satu Data Indonesia, penguatan sistem data sosial ekonomi nasional, koordinasi sistem irigasi untuk swasembada pangan, penguatan SDM perencana pusat dan daerah, serta pelaksanaan program terkait SDGs.

Tak hanya itu, anggaran Bappenas juga mendukung program layanan kesehatan gratis, pembangunan sekolah unggul, rumah sakit lengkap, infrastruktur desa, bantuan langsung tunai, hingga Proyek Strategis Nasional seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengelolaan sampah terpadu, digitalisasi pendidikan, dan penyusunan rencana induk swasembada pangan, energi, serta air.

Menurut Misbakhun, anggaran Bappenas diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi dan sosial, menurunkan angka kemiskinan, mencetak SDM berkualitas, serta menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Kementerian PPN/Bappenas memperkuat fungsi pengendalian atas perencanaan program kerja pemerintah, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah,” ujarnya.[]