.jpg)
JAKARTA – Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp5,6 triliun untuk pembangunan National Maritime Surveillance System (NMSS) di 35 titik strategis perairan Indonesia.
Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Irvansyah menyampaikan permohonan tersebut usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9).
“Penambahannya sekitar Rp5,6 triliun kita minta tambah,” ujar Irvansyah.
Ia menjelaskan, NMSS diperlukan untuk memperkuat kemampuan Bakamla dalam mendeteksi pergerakan kapal, khususnya di wilayah perbatasan dengan negara lain.
Setiap pos nantinya akan dilengkapi radar, kamera, serta sarana patroli, termasuk kapal kecil dan drone.
“Dengan fasilitas itu, pos dapat memantau sekaligus melakukan respons cepat melalui kapal patroli kecil maupun drone,” tambahnya.
Selain itu, NMSS dirancang untuk terintegrasi dengan sistem pengawasan instansi keamanan laut lain, sehingga pengendalian perairan bisa lebih efektif.
Bakamla menargetkan pembangunan NMSS total di 70 titik. Namun, tahap awal difokuskan pada 35 titik prioritas.
“Kita berharap anggaran yang diajukan dapat diterima agar pembangunan berjalan lancar dan target 70 titik NMSS bisa tercapai,” kata Irvansyah.[]
