Sejumlah Masalah Sosial Menguap, Muhammadiyah Dorong Akademisi Teliti Peraturan

Sejumlah Masalah Sosial Menguap, Muhammadiyah Dorong Akademisi Teliti Peraturan

PEKALONGAN – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas mendorong kalangan akademisi, khususnya dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah, untuk melakukan riset berbasis analisis sosial terhadap berbagai peraturan yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

Hal itu ia sampaikan saat membuka Pelatihan Ideologi Kepemimpinan Regional Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah di Pekalongan, Minggu (7/9/2025).

“Dari berbagai masalah yang kami kaji di Indonesia, muaranya satu, yakni masalah di bagian hulu, yaitu perintah atau regulasi. Sementara kasus-kasus di daerah hanyalah bagian hilir atau dampak dari regulasi tersebut,” kata Busyro.

Menurutnya, banyak peraturan yang lahir bukan dari problematika masyarakat, melainkan dari asumsi hingga kepentingan pemilik modal. 

Ia mencontohkan UU Cipta Kerja dan UU Minerba yang menimbulkan polemik dalam implementasinya.

“Saya sudah melihat tambang di Halmahera, lahannya sangat luas,” ujarnya. 

Busyro juga menyinggung polemik pengembangan kawasan Rempang di Kepulauan Riau yang sempat menimbulkan gejolak sosial.

Sementara itu, Ketua PWM Jawa Tengah KH Tafsir menekankan perlunya kekuatan politik yang ditopang kemampuan ekonomi. 

“Supaya kekuatan politik ini tidak dikuasai oleh kekuatan ekonomi,” katanya.

Pelatihan yang mengangkat tema 'Meneguhkan Ideologi Islam Berkemajuan dalam Membangun Kepemimpinan Publik yang Berintegritas dan Progresif' ini diikuti sekitar 150 peserta.

Ketua LHKP PWM Jawa Tengah Jayusman Arief mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membekali kader Muhammadiyah dengan wawasan ideologis Islam Berkemajuan, keterampilan kepemimpinan, serta kemampuan membaca dinamika sosial-politik secara bijak.

“Kegiatan ini juga menjadi media konsolidasi kader potensial Muhammadiyah dari berbagai daerah di Jawa Tengah, yang diproyeksikan menjadi aktor strategis dalam ruang publik, baik sebagai legislator, birokrat, pemimpin ormas, maupun penggerak komunitas,” jelas Jayusman.

Menurutnya, pelatihan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan kontekstual agar kader siap mengemban amanah umat dengan integritas serta keberpihakan pada kepentingan rakyat.

Dengan pelatihan ini, Muhammadiyah berharap lahir kader pemimpin yang kokoh secara ideologis, matang secara strategi, serta mampu membangun masyarakat utama dengan pendekatan kolaboratif dan progresif.

Adapun narasumber yang hadir antara lain anggota DPR RI Dr Muh Haris, Ketua PWM Jateng Drs Tafsir, anggota DPRD Jawa Tengah Harun Abdul Khafizh, serta praktisi media dan Pemred TV Simpo, Edi Faisol. 

Bupati Pekalongan Fadia A. Rafiq turut mendukung kegiatan tersebut melalui sambutan yang disampaikan Asisten I Setda Kabupaten Pekalongan, Ali Reza. []

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index