ISTANBUL – Militer Nepal menegaskan komitmennya pada nilai-nilai demokrasi di tengah krisis politik setelah gelombang protes besar yang dipimpin generasi muda (Gen Z) menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri KP Sharma Oli.

“Fokus utama pasukan keamanan adalah menjaga ketertiban, melindungi infrastruktur, dan memastikan kehidupan rakyat tetap berjalan normal,” ujar Juru Bicara Militer Nepal Brigjen Raja Ram kepada Anadolu, Kamis (11/9).

Protes pecah setelah pemerintah Oli memberlakukan larangan penggunaan media sosial pekan lalu dan menuntut perusahaan penyedia layanan membuka kantor di Nepal. 

Aksi tersebut memicu kerusuhan di Kathmandu sejak Senin, hingga akhirnya Oli mengundurkan diri pada Selasa.

Pada hari yang sama, Panglima Angkatan Darat Jenderal Ashok Raj Sigdel menyerukan ketenangan dan dialog sebagai jalan keluar dari konflik. 

Militer, lembaga keamanan, dan birokrasi sipil juga menyuarakan pentingnya penyelesaian damai.

Namun, situasi tetap memanas. Demonstran menyerbu parlemen, kantor kepresidenan, Mahkamah Agung, hingga kediaman politisi. 

Pemerintah memberlakukan jam malam, melarang perkumpulan, dan mengerahkan tentara ke seluruh negeri.

Sedikitnya 31 orang dilaporkan tewas sejak protes merebak, termasuk dua korban akibat tembakan tentara. 

Ratusan lainnya terluka, sementara sekitar 15.000 narapidana dilaporkan kabur saat kerusuhan melanda penjara.

Ram menegaskan, pasukan keamanan hanya berperan menjaga stabilitas. 

“Tujuannya adalah mendukung terciptanya ketertiban dan keamanan,” katanya.

Sementara itu, desakan pembentukan pemerintahan sementara semakin menguat. 

Mantan Ketua Mahkamah Agung Sushila Karki disebut-sebut sebagai salah satu tokoh yang berpotensi memimpin pemerintahan transisi.

Sebelum lengser, Oli sempat mencabut larangan media sosial, tetapi gelombang protes sudah terlanjur meluas. 

Ribuan warga kemudian menggelar diskusi daring untuk menentukan arah politik Nepal pasca-krisis.[]